Semangat perjuangan pemekaran Provinsi Buton Raya saat ini ditengari hanya kepentingan elit politik semata. Persolan ini bisa saja menjadi rintangan perjuangan ini. Untuk itu, para elit diminta agar menanggalkan ego politiknya dan bisa memberi ruang sebesar-besarnya kepada rakyat Buton Raya, untuk turut berperan dalam proses pemekaran. Sehingga kesan tersebut tak lagi terlihat sehingga semangat pemekaran ini benar-benar bersumber dari rakyat.
Idris Mandati, Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Buton Raya, mengatakan, secara pribadi sebagai tokoh pemuda memberikan apresiasi positif, terhadap upaya yang telah diperjuangkan tokoh-tokoh pemekaran. Hanya saja yang jadi persoalan hari ini, agenda pemekaran provinsi Buton Raya itu, terkesan hanya keinginan dari segelintir elit politik yang ada di daerah, bukan gerakan spontanitas dari rakyat untuk mempresur percepatan pemekaran Provinsi Buton Raya.
“Kekuatan yang berupa persatuan dan kesepahaman persepsi mengenai pemekaran harus dibangun, sehingga kedepan, keinginan pemekaran Provinsi Buton Raya, tidak terkesan sebagai keinginan elit politik. La Teke pun sebagai rakyat jelata, punya hak untuk bicara mengenai percepatan pemekaran provinsi Buton Raya. Karena agenda pemekaran Buton Raya adalah cita-cita semua masyarakat Buton ,” jelasnya.
Buton punya perjalanan yang sama dengan daerah-daerah lain. Artinya, Buton punya identitas yang sama dengan Jogja dan Ternate yang juga daerah kesultanan. Jadi kalau kita bicara Provinsi Buton Raya itu wajar dan pusat harus segera merespon hal itu. Karena, perjalanan sejarah jelas, Buton ketika menyatakan sikap masuk dalam wilayah NKRI pada saat masih sifatnya kerajaan, hanya satu bahasa yang tersirat dalam pertemun itu, yakni rakyat Buton bisa sejahtera dan memiliki identitas yang sejajar dengan daerah-daerah lain, sekarang Ternate bisa, kenapa Buton tidak bisa. “Alangkah naifnya kalau kita rakyat Buton menyatakan tidak perlu berbicara tentang Provinsi Buton Raya. Padahal kita butuh eksistensi yang lebih besar yaitu daerah istimewa dan wajar kalau kita bicara seperti itu, hanya kita tetap menghormati daerah istimewa Jogjakarta, sebagai ikon kesultanan yang masih eksis sampai hari ini, tetapi bukan berarti kita tinggal diam untuk melihat persoalan ini, karena Jakarta harus tahu diri, bahwa pemekaran ini kehendak rakyat Buton semua, walaupun terkesan keinginan para elit politik, tetapi pada prinsipnya, rakyat Buton mendukung percepatan Pemekaran Buton Raya, ini bukan persoalan bagi-bagi jabatan, tapi yang terpenting mengembalikan kesetaraan eksistensi kita dengan daerah-daerah lain yang sudah mekar,” paparnya.
Ruang yang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk berbicara bagaimana percepatan pemekaran Provinsi Buton Raya harus dibuka, sehingga agenda pemekaran semakin jelas sebagai keinginan semua rakyat Buton. “Sekarang ini, kalau kita bertanya kepada masyarakat, kita hanya mendapat jawaban, kalau jadi pemekaran syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa, karena ini adalah keinginan elit politik, tetapi dalam nurani mereka, ketika pemekaran Provinsi Buton Raya didorong sebagai kekuatan penuh oleh rakyat, mereka akan mendukung, dengan tidak melibatkan agenda pemkaran pada dimensi kepentingan elit politik untuk berkompetisi. Saya secara pribadi tidak melihat siapapun yang akan memimpin menjadi gubernur Buton Raya ke depan, sepanjang dipilih oleh rakyat itu yang harus diterima. Terpenting, bagaimana Buton Raya itu secepatnya dimekarkan,” tandasnya.R1
Idris Mandati, Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Buton Raya, mengatakan, secara pribadi sebagai tokoh pemuda memberikan apresiasi positif, terhadap upaya yang telah diperjuangkan tokoh-tokoh pemekaran. Hanya saja yang jadi persoalan hari ini, agenda pemekaran provinsi Buton Raya itu, terkesan hanya keinginan dari segelintir elit politik yang ada di daerah, bukan gerakan spontanitas dari rakyat untuk mempresur percepatan pemekaran Provinsi Buton Raya.
“Kekuatan yang berupa persatuan dan kesepahaman persepsi mengenai pemekaran harus dibangun, sehingga kedepan, keinginan pemekaran Provinsi Buton Raya, tidak terkesan sebagai keinginan elit politik. La Teke pun sebagai rakyat jelata, punya hak untuk bicara mengenai percepatan pemekaran provinsi Buton Raya. Karena agenda pemekaran Buton Raya adalah cita-cita semua masyarakat Buton ,” jelasnya.
Buton punya perjalanan yang sama dengan daerah-daerah lain. Artinya, Buton punya identitas yang sama dengan Jogja dan Ternate yang juga daerah kesultanan. Jadi kalau kita bicara Provinsi Buton Raya itu wajar dan pusat harus segera merespon hal itu. Karena, perjalanan sejarah jelas, Buton ketika menyatakan sikap masuk dalam wilayah NKRI pada saat masih sifatnya kerajaan, hanya satu bahasa yang tersirat dalam pertemun itu, yakni rakyat Buton bisa sejahtera dan memiliki identitas yang sejajar dengan daerah-daerah lain, sekarang Ternate bisa, kenapa Buton tidak bisa. “Alangkah naifnya kalau kita rakyat Buton menyatakan tidak perlu berbicara tentang Provinsi Buton Raya. Padahal kita butuh eksistensi yang lebih besar yaitu daerah istimewa dan wajar kalau kita bicara seperti itu, hanya kita tetap menghormati daerah istimewa Jogjakarta, sebagai ikon kesultanan yang masih eksis sampai hari ini, tetapi bukan berarti kita tinggal diam untuk melihat persoalan ini, karena Jakarta harus tahu diri, bahwa pemekaran ini kehendak rakyat Buton semua, walaupun terkesan keinginan para elit politik, tetapi pada prinsipnya, rakyat Buton mendukung percepatan Pemekaran Buton Raya, ini bukan persoalan bagi-bagi jabatan, tapi yang terpenting mengembalikan kesetaraan eksistensi kita dengan daerah-daerah lain yang sudah mekar,” paparnya.
Ruang yang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk berbicara bagaimana percepatan pemekaran Provinsi Buton Raya harus dibuka, sehingga agenda pemekaran semakin jelas sebagai keinginan semua rakyat Buton. “Sekarang ini, kalau kita bertanya kepada masyarakat, kita hanya mendapat jawaban, kalau jadi pemekaran syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa, karena ini adalah keinginan elit politik, tetapi dalam nurani mereka, ketika pemekaran Provinsi Buton Raya didorong sebagai kekuatan penuh oleh rakyat, mereka akan mendukung, dengan tidak melibatkan agenda pemkaran pada dimensi kepentingan elit politik untuk berkompetisi. Saya secara pribadi tidak melihat siapapun yang akan memimpin menjadi gubernur Buton Raya ke depan, sepanjang dipilih oleh rakyat itu yang harus diterima. Terpenting, bagaimana Buton Raya itu secepatnya dimekarkan,” tandasnya.R1
Sumber :
http://kendariekspres.com/content/view/6967/44/
12 Februari 2010
semua pemekaran di indonesia tidak lepas dari kepentingan elit, itu adalah hal yang pasti. namun perjuangan pemekaran buton, bukan tidak diaminin olek rakyat buton...., rakyat buton sudah mendabakan terbentuknya buton raya sejak dari dulu. hanya saja masyarakat buton memeberikan hak tersebut kepada pemimpin buton, untuk melaksanakannya. apabila pemimpin buton menginginkan rakyatnya untuk melakukan aksi-aksi seperti didaerah lain (unjuk rasa dan pemaksaan kehendak, atau gerakan separatis atau apa saja yang mengancam) untuk terciptanya buton raya, pastilah akan dituruti oleh rakyat buton tapi itu bukan yang diinginklan oleh pemimpin buton. kami hanya berdoa, melalui tangan2 pemimpin buton khususnya dan pemimpin indonesia pada umumnya, mereka dapat mewujudkan impian masyarakat buton untuk terciptanya pemekaran buton raya, secara damai aman dan konstitusional.
BalasHapus